Ini Kali Kedua Bambang Trihatmodjo Gugat Pencekalannya ke Luar Negeri

Ini Kali Kedua Bambang Trihatmodjo Gugat Pencekalannya ke Luar Negeri

singaporeclassifiedwebsite.com – Putra pertama Presiden kedua RI Soeharto, Bambang Trihatmodjo, menuntut Menteri Keuangan (Menkeu) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebab mencekalnya ke luar negeri. Menkeu larang suami Mayangsari itu sebab diharap melunasi keharusan hutang berkaitan SEA Games 1997.

Berdasar pencarian info kasus di web PTUN Jakarta, Jumat (18/9/2020), Bambang Trihatmodjo telah 2x menuntut Menkeu dalam masalah yang serupa.

Tuntutan pertama kantongi nomor 165/G/2020/PTUN.JKT. Tuntutan itu dikirimkan pada 28 Agustus 2020. Seminggu berlalu, Bambang Trihatmodjo menangguhkan kemauan serta mengambil tuntutan itu.

Baca juga : Kapal Terbakar di Perairan Buton Selatan Sultra, 1 Orang Tewas

Pada 3 September 2020, PTUN Jakarta meluluskan permintaan pencabutan itu serta memutuskan:

1. Meluluskan Permintaan Penggugat untuk mengambil tuntutan dalam kasus Nomor 165/G/2020/PTUN-JKT;
2. Memerintah pada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret kasus Nomor : 165/G/2020/PTUN-JKT. dari Buku Daftar Kasus;
3. Membebankan ongkos yang muncul karena dikeluarkannya Penentuan ini pada Penggugat sebesar Rp. 312.500,- (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Dua minggu sesudahnya atau persisnya 15 September 2020, Bambang Trihatmodjo kembali lagi melontarkan tuntutan ke PTUN Jakarta. Materi tuntutan masih sama juga dengan tuntutan pertama. Berikut petitum Bambang Trihadmodjo:

1.Meluluskan tuntutan penggugat semuanya ;
2. Mengatakan gagal atau mungkin tidak resmi Ketetapan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Mengenai “Penentuan Ekstensi Penjagaan Melancong Ke Luar Daerah Republik Indonesia Pada Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Partner Pelaksana Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Kerangka Pengurusan Piutang Negara”
3. Mengharuskan Tergugat untuk mengambil Ketetapan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Mengenai “Penentuan Ekstensi Penjagaan Melancong Ke Luar Daerah Republik Indonesia Pada Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Partner Pelaksana Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Kerangka Pengurusan Piutang Negara”
4. Memberi hukuman Tergugat bayar ongkos kasus.

Menurut Staf Spesial Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, larangan pada putra bekas presiden Soeharto itu sebab Bambang diketahui tidak mengakhiri keharusan piutangnya itu.

“Ada piutang negara yang belum dibayar atau dilunasi,” tutur Yustinus pada detikcom, Kamis (17/9/2020).

Menurut Yustinus, pencekalan pada Bambang bisa ditarik seandainya yang berkaitan melunasi utangnya terlebih dulu.

“Pada konsepnya, pencekalan bisa ditarik jika dilaksanakan pelunasan, dilaksanakan pembayaran atas piutang negara itu,” tegas Yustinus.
(asp/knv)

Add a Comment