Kapolri Terbitkan Telegram Cegah Kerumunan di Pilkada 2020

Kapolri Terbitkan Telegram Cegah Kerumunan di Pilkada 2020

singaporeclassifiedwebsite.com – Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram yang berisi perintah ke korps-nya untuk menguatkan usaha penjagaan keramaian yang berlangsung semasa pelaksaan Pemilihan kepala daerah 2020. Usaha itu ditujukan supaya tidak ada cluster baru COVID-19 yang banyak muncul di saat pemilihan kepala daerah.

Surat telegram dengan nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 itu diedarkan pada 7 September 2020. Surat itu diberi tanda tangan atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri yang adalah Kaopspus Aman Nusa II Penjagaan COVID-19 Komjen Pol Agus Andrianto serta diperuntukkan pada beberapa Kasatgas serta Kasubsatgas Opspus Aman Nusa II-2020, dan beberapa Kaopsda serta Kaopsres Aman Nusa II-2020.

“Penerapan tingkatan Pemilihan kepala daerah 2020 telah masuk tingkatan penentuan paslon serta ke arah waktu kampanye, dimana ke-2 tingkatan itu akan mengakibatkan hubungan warga dengan cara langsung di antara pelaksana Pemilihan kepala daerah, peserta Pemilihan kepala daerah, serta warga pemilih yang mempunyai potensi mengakibatkan timbulnya cluster baru COVID-19. Oleh karenanya, sesuai dengan instruksi pimpinan Polri, kita perkuat penangkalannya,” kata Komjen Pol Agus Andrianto lewat penjelasannya, Rabu (9/9/2020).

Baca juga : 8 Pegawai Positif Corona, PN Jakut Tutup Layanan 7 Hari

Kecuali untuk menahan berlangsungnya cluster baru karena keramaian, surat telegram itu diedarkan bermaksud menguatkan perawatan ketertiban dan keamanan warga (Harkamtibmas) pada tiap tingkatan penerapan Pemilihan kepala daerah 2020. Dalam Surat Telegram itu tertuang 5 perintah Kapolri pada beberapa Kapolda serta Kapolres.

Berikut 5 poin perintah Kapolri pada Kapolda serta Kapolres:

1. Bersinergi, bekerjasama, serta bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, Pemda, TNI, serta stakeholder berkaitan penerapan Pemilihan kepala daerah 2020 ini supaya berjalan dengan aman, damai, serta sejuk, dan aman COVID-19.

2. Pelajari serta pahami ketentuan KPU Nomor 5, 9, serta 10 Tahun 2020 berkaitan implikasi prosedur kesehatan pada tiap tingkatan Pemilihan kepala daerah 2020 terutamanya mengenai limitasi jumlah peserta kampanye (rapat umum optimal 100 orang, rapat terbatas optimal 50 orang, diskusi optimal 50 orang, serta lain – lain).

3. Lakukan penggalangan pada semua paslon gubernur, walikota, bupati, serta partai politik untuk mengumumkan loyalitas untuk patuhi prosedur kesehatan pada tiap tingkatan Pemilihan kepala daerah Tahun 2020.

4. Lakukan kembali lagi publikasi implikasi prosedur kesehatan dengan cara masif dengan menyertakan influencer, youtuber, aktris, tokoh warga, tokoh agama, dan sebagainya yang membumi (diterima/didengar oleh warga seputar) dengan memakai pendekatan dengan cara resmi atau informal.

5. Tingkatkan penerapan patroli siber dalam menahan penebaran hoaks, black bampaign, hate speech, serta pelanggaran yang lain (untuk contoh kampanye pada saat tenang) mengingat di waktu epidemi ini pemakaian tehnologi info untuk media kampanye akan bertambah.

Add a Comment